Dokumentasi Aksi Hari Pahlawan

puisi yang dibawakan saudara mukhlis "aku malu jadi orang indonesia" karya taufiq ismail

doa yang digelar didepan makam pahlawan samarinda "haruskah mereka dibangunkan untuk menyelesaikan permasalahan negri ini"

"Keranda Mayat" di TMP Kesuma Bangsa

PERINGATAN Hari Pahlawan 10 November kemarin, diperingati masyarakat dengan berbagai cara. Tak terkecuali puluhan mahasiswa Samarinda yang menamakan dirinya Gerakan Pemuda dan Rakyat Berantas Korupsi (GEPRAK). Kumpulan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Kaltim (KAMMI) Kaltim dan BEM Unmul ini melakukan aksi teaterikal di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa. Untuk mendukung aksi tersebut, mereka menggontong sebuah keranda mayat yang dibalut kain hitam, dengan bertuliskan 'Matinya Hukum di Indonesia'.
Melalui memontum Hari Pahlawan ini mereka mengaku sangat khawatir dengan maraknya mafia hukum di Indonesia. Koordinator aksi, Mukhlis mengatakan, keranda mayat yang mereka gotong ini merupakan simbol kondisi penegakan hukum di Indonesia. Maraknya aksi korupsi di Indonesia, katanya tidak lagi merambah dunia birokrasi tetapi telah merongrong proses penegakan hukum di Indonesia.

"Haruskah kami membangun arwah para Pahlawan yang telah susah payah memperjuangkan bangsa ini. Tapi anehnya, perjuangan mereka seakan sia-sia setelah melihat aksi-aksi mahfia hukum yang terjadi," tantang Mukhlis dalam orasinya.
Selain melakukan orasi, para peserta aksi juga membacakan puisi karya Taufik Ismail. Tidak hanya itu, layaknya ziarah ke Taman Makam Pahlawan, mereka juga melakukan aksi tabur bunga dan pembacaan doa yang dilakukan pada akhir aksi tersebut. Meskipun tabur bunga tersebut tidak langsung dilkukan di atas nisan, melainkan di lukisan timbul tepat di depan TMP.
"Kami harap apa yang kami lakukan dapat menggugah hati para pemimpin bangsa ini, mengenai besarnya pengorbanan yang telah dilakukan para Pahlawan kita. Tak pantas kiranya, pengorbanan tersebut justru ditiru dengan tindakan-tindakan kejahatan hukum," pungkas Mukhlis.
Setelah melakukan aksinya selama 20 menit, dibawah pengawalan ketat bebrapa aparat dan petugas TMP kegiatan mahasiswa ini pun membubarkan diri. (ara/sapos.co.id)

Kriminalisasi KPK semakin mengerikan

Hidup Mahasiswa !!
Atas penahanan 2 pimpinan KPK nonaktif Bibit & candra saya sangat kecewa terhadap kinerja POLRI yang tidak professional. Jelas sekali terlihat kriminalisasi terhadap KPK. Bohoong semua alasan yang diutarakan dalam penahanan mereka berdua baik itu mengulangi perbuatan ataupun menghilangkan barang bukti. Padahal Bibit & candra sangat kooperatif, serta selalu menghadiri panggilan kepolisian. Alasan Polisi menahan Bibit & Candra adalah salah besar. POLRI sangat panik terhadap rekaman kriminalisasi KPK oleh Anggodo yang juga petinggi POLRI ditengarai terkait didalamnya. Dan Polisi sangat panik bila terus-terusan ada bukti baru yang bisa mengeluarkan KPK dari kasus ini serta menyudutkan POLISI.
Terlepas dari kasus korupsi pribadi yang menimpa mantan ketua KPK, upaya-upaya pelemahan pemberantasan korupsi bermula sejak Candra Hamzah & Bibit Riyanto diperiksa & dijadikan tersangka dengan dugaan yang selalu berubah-ubah, mulai dari kasus penyuapan sampai pada penyelahgunaan wewenang yang dugaan itu dengan sendirinya patah karena nyata-nyata adanya bukti rekaman kriminalisasi serta kesaksian palsu yang dibuat Ari Mulyadi dan dakui sendiri olehnya. Sekarang pertanyaannya atas dasar apa POLRI menahan Bibit & Candra.?
Bila alasannya penyalahgunaan wewenang maka alasan polisi sangat rapuh, KPK sebagai lembaga super body memang berhak melakukan penyadapan, bahkan dilindungi UU KPK. Dan itu sudah dilakukan sejak KPK pertama dibentuk. Jadi alasan POLRI selama ini tidak pernah benar atau memang tidak pernah terbukti atau jangan-jangan dibuat-buat saja.
Ditambah dengan disahkannya putusan sela oleh Mahkamah Konstitusi yang meminta Presiden mengembalikan kembali jabatan Bibit & Candra.ini semakin menguatkan bahwa langkah yang diambil POLRI telah salah selama ini

Hidup mahasiswa !!.
Upaya pemangkasan wewenang KPK ini semakin terlihat dengan dikeluarkannya PERPPU tentang KPK. Perppu ini keluar dengan latar belakang terjadinya kecemburuan antara sesama lembaga penegak hukum, yaitu KPK vs Polisi + kejaksaan. Yang kemudian oleh kabareskrim Mabes Polri diibaratkan dengan cicak vs buaya. Anehnya tuduhan yang dialamatkan kepada unsur pimpinan KPK tersebut sampai sekarang belum terbukti, sementara presiden melalau tersebut sudah menunjuk KPK tersebut sudah menunjuk Plt. Karena ini ditunjuk oleh presiden, maka ada potensi pemberantasan korupsi akan menjadi tebang pilih. Belum lagi bila kita menyikapi UU Tipikor yang baru disahkan, banyak klausul yang memangkas wewenang KPK dari penyadapan hingga hakim-hakim pengadilan Tipikor.
Setelah hampir 11 tahun indonesia mengalami masa transisi, dari orde baru ke orde reformasi , ternyata semangat pemberantasan korupsi tersebut perlahan-lahan mulai digerus.hal ini terlihat dari tindak tanduk KPK yang semula begitu fenomenal, kemudian dikooptasi bahkan melalui UU Tipikor yang baru disahkan, hasil kolaborasi eksekutif & legislatif. Padahal sebelumnya banyak pejabat, baik eksekutif : misal mentan menteri, Gubernur, walikota/Bupati maupun legislatif, seperti anggiota DPR dari tingkat pusat dan daerah yang harus berurusan dengan KPK karena tersangkut kasus korupsi. Bahkan seorang besan presiden pun harus rela mendekam di penjara.
Artinya bisa dilihat hanya KPK yang mempunyai tingkat kredibilitas tinggi daripada Polri dan Kejaksaan.
Oleh karena itu kita harus memberikan dukungan moril baik di dunia maya maupun lapangan medan kehidupan sesungguhnya ,aksi dll
mari kita semua :
1. mendesak kepada POLRI untuk bersikap profesioanal dalam menangani kasus ini. Niatnya adalah bagaimana pemberantasan korupsi bisa semakin kuat. Bukan untuk menutup harapan pemberantasan korupsi.
2. mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, Pemuda, Ormas untuk menggalang dukungan terhadap Bibit & candra serta usaha penyelamatan KPK.karena hanya KPK yang punya tingkat kredibilitas lebih baik daripada POLRI maupun kejaksaan dan harapan Pemberantasan korupsi hanya ada pada KPK.(joe)

Membangun Kader Pemimpin Berkarakter

SELAMA 2 hari mulai Sabtu-Minggu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar Pelatihan Kepemimpinan. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Rahmatullah, Lempake, Samarinda Utara.
Johandri, Ketua KAMMI mengatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya diikuti mahasiswa Unmul tetapi juga mahasiswa dari Piliteknik negeri Samarinda dan Universitas Widyagama. Jumlahnya sebanyak 50 mahasiswa.

"Dengan tema membangun pemimpin kaum muda Islam, kita ingin ada kader-kader pemimpin bangsa yang punya karakter dan tegas. Sehingga membawa bangsa ini aman, damai dan tentram bagi masyarakatnya," jelas mahasiswa Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alama (FMIPA) Unmul ini.

Berbagai materi pun diberikan mulai dari Ideologi Gerakan, Kemahasiswaan, Keindonesian, KAMMI dan manajemen aksi. Tak hanya materi, kegiatan ini juga diisi tanya jawab serta praktik, sehingga peserta terlihat semakin semangat.
"Meski pelaksanaannya di pesantren, namun kita membangun dan menciptakan suasana yang nyaman serta santai. Agar peserta tidak terlalu tegang dan merasa lelah. Bagaimanapun, ini kegiatan bersama yang kita adakan untuk pemimpin-pemimpin baru masa depan," tambah Johandri.

Sementara itu, Hizbullah Anwar, salah satu peserta mengatakan bahwa latihan ini memberi manfaat baginya. Menurutnya, kegiatan ini cukup positif untuk menggali potensi dan memberikan rasa percaya diri.

"Setiap orang, harus menjadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin yang baik bagi dirinya sendiri. Saya rasakan bahwa kegiatan ini memberikan nilai-nilai positif. Baik untuk prilaku kita maupun di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan membangun masa depan bangsa," pungkasnya. (ici/sapos.co.id)

Aksi Demo Warnai Pelantikan DPRD Kaltim

SAMARINDA. Rapat Paripurna Istimewa pelantikan Anggota DPRD Kaltim periode 2009-2014 kemarin diwarnai aksi demo mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur). Gerakan ini dimotori KAMMI Kaltim, HMI Samarinda dan KM Unmul. Meski demo di luar area gedung paripurna dewan namun aksi itu cukup menyedot perhatian para undangan, warga sekitar dan para pengguna jalan Koordinator aksi lapangan Miftah, mengatakan, aksi tersebut di gelar dalam rangka kembali mengingatkan kepada anggota yang terpilih atas janji-janjinya saat kampanye.
Kami ingin kembali mengingatkan kepada anggota dewan terhadap apa yang mereka janjikan sewaktu belum menjabat. Selain itu sekaligus menghimbau guna meneguhkan prinsip-prinsip moral dari tugas kedewanaan yang tidak lain adalah menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh rakyat Kaltim," ujarnya.
Dalam orasinya Miftah menjelaskan apa yang menjadi tuntutan dari aksinya yaitu seperti dalam selebarannya menyebutkan bahwa telah terjadi fakta di lapangan terhadap anggota dewan terdahulu yang dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan.
Mereka menduga belum ada bentuk karya anggota dewan tetapi lebih banyak melakukan tindakan kurang terpuji.
Miftah menambahkan ada enam item yang merupakan imbauan moral kepada anggota dewan yang baru untuk tidak korupsi, efesiensi anggaran, tidak main proyek dan menerbitkan perda yang lebih pro rakyat serta meminta keterlibatan masyarakat Kaltim dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pembangunan daerah.
Aksi demo yang dimulai pukul 10.00 dan berakhir 10.20 Wita tersebut sempat berjalan tegang. Pasalnya para pendemo ingin memaksa minta waktu, sementara aparat kepolisian menolak keinginan tersebut. (Sapos)