Refleksi Menteri Keuangan dan Bank Dunia

Oleh : Erdheny Paratama
Mahasiswa FE UNMUL
Kadept. Kaderisasi KAMMI Daerah Kalimantan Tiimur)


“Kinerja sebagai Menteri Keuangan yang cukup handal menjadi salah satu alasan kuat terpilihnya sri sebagai Managing Director di World Bank” inilah keterangan yang di kutip dari Presiden Bank Dunia Robert Zoellick dalam situs resminya. Di dalam negeri sendiri ternyata banyak sekali menuai asumsi dan spekulasi yang cepat berkembang, baik dalam hal poilitis atau motif spekulasi lainnya. Tentunya kita tidak malah menambah masalah yang sedang di hadapai negara ini, dalam hal penegakan supremasi hukum terhadap pejabat negara yang sedang terkena sangkaan kasus atau dalam kata lain sedang menjalani proses penyelidikan oleh pihak yudisial.
Tepatnya pada tanggal 25 april 2010 yang lalu, pihak bank dunia telah memberikan pernyataan kepada ibu sri mulyani untuk dapat menduduki posisi penting di bank dunia, dan masa jabatan efektifnya akan dimulai tepatnya pada tanggal 1 Juni nanti. Oleh karena itu sri mulyani segera mengambil keputusan untuk berhenti dan mengundurkan diri dari jabatannya sekarang yaitu sebagai menteri menteri keuangan di kabinet Indonesia bersatu jilid II saat ini.
Ibu Sri mulyani sendiri yang merupakan alumni dari Fakultas ekonomi Universitas Indonesia dulunya memang memiliki segudang prestasi dalam karirnya selaku pengamat perekonomian Indonesia, terkhusus beliau merupakan Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE UI (LPEM FE UI) sejak tahun 1998 lalu. Jabatan di ranah politiknya selain pernah menjadi kepala BAPPENAS, dan menjadi Plt. Menko Perekonomian menggantikan Boediono saat diangkat menjadi gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 2006 Sri mulyani di nobatkan sebagai menteri keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets pada 18 september 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes pada tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia pada oktober 2007.

Nampaknya Ibu Sri mulyani yang mendapatkan gelar S1 di FE UI, Master of Science of Policy Economicsnya di University of Illionis Urbana Champaign USA (1988-1990), dan memperoleh gelar Ph.D of economics nya di Universitas yang sama di USA tahun 1990-1992, sedang mendapatkan posisi yang luar biasa dari pihak Bank Dunia ketika di lamar menjadi Managing director sejak 25 April lalu. Itu berarti posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan dalam aktifitas Organisasi Bank Dunia.

Mengenal Bank Dunia dan Programnya

Bank Dunia (World Bank) atau yang juga disebut International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ini merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk melawan kemiskinan dengan cara membantu “membiayai” negara-negara di dunia. Dalam hal ini pengoperasian Bank Dunia di jaga melalui pembayaran sebagaimana di atur oleh negara-negara anggotanya.
Aktifitas Bank Dunia memberikan pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang mengalami kesusahan. Namun sebagai balasannya, pihak Bank Dunia juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu di tempuh agar misalnya tindak “korupsi dapat dibatasi”, atau “demokrasi dikembangkan”.
Saat ini markas Bank Dunia berada di Washington DC Amerika serikat. Secara teknis dan struktural Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya. dan buruknya lagi bisa dikatakan bank dunia menuai banyak kritik tajam dari negara lain bahwa Bank dunia berada dalam pengaruh negara-negara tertentu saja terutama Amerika Serikat, karena yang mendapat manfaat paling banyak dari aktifitas Bank Dunia. Perlu kita ketauhi bahwa sejak 35 tahun lalu bank dunia sangat menjadi harapan negara-negara miskin sebagai sumber pinjaman dana pembangunan, dan sebagai gantinya pihak negara yang menerima santunan secara tidak langsung harus melakukan “petuah” yang diberikan oleh Bank Dunia, mulai dari kebijakan ekonomi, moneter, pasar ekspor-impor, dan lainnya.
Kritik yang kembali muncul kepermukaan saat aktifitas bank dunia berlangsung adalah bahwa Bank dunia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip neoliberalisme, yang berdasarkan keyakinan bahwa pasar (bebas) dapat membawa kemakmuran kepada negara-negara yang mempraktekan kompetisi bebas, tanpa campur tangan apapun. Dalam prespektif ini, reformasi yang berinspirasikan “neoliberal” tidak selalu tepat bagi negara-negara yang mengalami konflik dan bencana, atau yang telah lama berada dalam kondisi tertekan (diktator atau penjajahan) dan negara yang tidak memiliki sistem politik demokratis yang stabil (seperti Timor timur). Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia lebih memilih masuknya perusahaan-perusahaan asing dibandingkan Pengembangan Ekonomi lokal negara bersangkutan.

Sangat jelas sekali bahwa produk kebijakan dan aktifitas Bank Dunia sarat dengan muatan-muatan neoliberalisme yang membebaskan perlakuan seluas-luasnya kepada pasar, pasar, pasar dan sekali lagi pasar.
Kegiatan yang seperti ini sebetulnya yang malah kemudian mematikan instrumen aktifitas sektor riil di negara berkembang, contoh yang pertama di Indonesia saat produk domestik lokal belum siap bersaing dengan produk luar namun secara tiba-tiba kran pasar bebas di buka seluas-luasnya, sehingga hal ini mematikan pangsa pasar dalam negeri untuk produk lokal karena kalah dengan produk luar negeri. Contoh yang kedua pemerintah akan lebih cenderung untuk menerima investor asing yang ingin menanamkan modalnya ke dalam negeri dalam bentuk investasi jangka panjang dan melakukan privatisasi atas kepemilikan lahan. Bisa dibanyangkan jika dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang, maka akan banyak bertebaran perusahaan-perusahaan swasta yang di kelola oleh asing mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, dibandingkan dengan perhatian pemerintah sendiri terhadap industri produk lokal dalam negeri yang semakin lama semakin mengecil.

Kondisi yang terjadi sekarang

Setelah melihat beberapa wacana dan gambaran diatas, mengenai jabatan baru yang disematkan kepada Ibu Sri mulyani sebagai managing director of World bank pada saat beliau sedang dalam proses pemeriksaan terhadap kasus century dan yang lainnya, dan kemudian kita juga telah mengetahui bagaimana gambaran umum mengenai aktifitas Bank Dunia hingga saat ini, yaitu sangat jelas bahwa aktifitas Bank Dunia salah satunya adalah melakukan program Neoliberalisasi kepada negara di dunia dengan kebijakan-kebijkanannya. Dan selain itu tentunya juga akan tergambar jelas bahwa ada motif lain dan alasan kuat lain dibalik itu semua. Dapat dikatakan selama ini beliau (baca : sri mulyani) memang menjadi “anak emas” oleh Bank Dunia di wilayah Asia.
Saat ini beragam ucapan terimakasih dan ucapan selamat banyak sekali di sampaikan oleh beberapa pejabat negara, termasuk Presiden SBY sendiri. Tapi banyak juga yang menyangsikan sri mulyani saat dilamar oleh Bank Dunia, dengan apa yang sedang terjadi pada kondisi saat ini pada dirinya, dan anggapan yang muncul sekarang dari kalangan yang meminta pertanggungjawaban beliau dalam kasus Century adalah, apakah sri mulyani termasuk kedalam orang yang lari dari tanggung jawab. Muncul tanggapan dari berbagai kalangan professional hingga pejabat legislatif yang terhormat bahwa karir baru sri mulyani merupakan solusi dari kegaduhan politik yang selama ini terjadi dan melibatkan dirinya selaku menteri keuangan.
Namun apakah dengan peristiwa seperti ini, proses penegakan hukum terhadap permasalahan di Indonesia yang melibatkan sri mulyani sebagai salah seorang saksi kunci lantas di nafikan atau malah di cukupkan sampai disini saja. Setidaknya dua perkara ini harus diselesaikan dulu sebelum beliau “Pindah rumah” ke Washington DC. Saya rasa seluruh rakyat Indonesia juga akan berpikiran sama dengan kita selaku mahasiswa yang mampu menganalisa hal ini semua, yaitu tetap dilanjutkan proses hukum kepada yang bersangkutan sri mulyani hingga kasus-kasus yang melibatkan namanya dapat selesai dengan berkeadilan.
Saatnya Mahasiswa dan masyarakat mampu tercerdaskan dengan peristiwa seperti ini, daya nalar dan analisis yang tajam akan mampu membuka pola berfikir baru yang tidak serta merta menerima informasi secara mentah-mentah tapi juga mampu untuk dicerna dan memberikan tanggapan serta solusi yang kongkrit. Wallahu’alam bishowab..

Refrensi :
Adiwarman A. Karim. Ekonomi Makro Islami, Edisi 1-2, jakarta, PT. Grafindo Persada, 2008
Sadono, Sukirno, Mikroekonomi, edisi 3, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2002
http://id.wikipedia.org/wiki/bank_dunia
http://id.wikipedia.org/wiki/sri_mulyani

KAMMI Kaltim Tetap Fokus Pada Isu Kepemimpinan

Samarinda. Setelah mengadakan musyawarah kerja daerah (Mukerda) selama dua hari kemarin (24-25/4), akhirnya kesatuan aksi mahasiswa muslim indonesia Kalimantan timur (kammi kaltim) merumuskan kebijakan-kebijakan selama setahun kedepan 2010-2011. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk lebih mengoptimalkan kerja-kerja departemen yang ada. Seperti fokus isu pada depertemen kebijakan Publik. Target kader pada departemen kaderisasi, fokus program pada departemen Hubungan masyarakat, dan lain-lain.

Selain pengurus Kammi Daerah Kaltim, Pertemuan yang dilaksanakan di guest house Unmul tersebut juga dihadiri perwakilan masing-masing komisariat se Kaltim yang berjumlah sekitar 40 peserta. Mereka berasal dari Berau, Kutim, Kukar, Balikpapan, Samarinda (Unmul), Samarinda (Stain). Namun komisariat Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dan Komisariat Bontang tidak hadir karena agenda yang lain.

Ketua Departemen Humas Kammi Kaltim Syamsumarlin menjelaskan perihal diadakannya Mukerda kammi kaltim. “inilah momentum dimana kammi mengadakan penyempurnaan gerakan yang selama ini kammi lakukan”. Sementara ketua Umum Kammi Kaltim Joehandri menambahkan bahwa gerakan mahasiswa terutama Kammi Kaltim cukup dipertimbangkan. Kammi tetap konsisten pada peran kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Terutama pada isu kepemimpinan. “setelah kami evaluasi perjalanan satu tahun kepengurusan kemarin, Kammi Kaltim Alhamdulillah sedikit banyak memberikan kontribusi pada Provinsi ini. Misalnya sikap kritis Kammi terhadap mega proyek freeway. Namun, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus di benahi dalam gerakan kami”. “Melalui Mukerda ini, kami ingin gerakan Kammi kedepannya lebih banyak dirasakan mafaatnya secara langsung oleh masyarakat Kaltim. Dan sebagai tambahan, kami telah menyiapkan gerakan pengawalan Pilwali yang sebentar lagi akan diadakan dibeberapa daerah di Kaltim”, kata Joehandri yang juga mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas MIPA Unmul. (marlin/hms)

BUKAN HANYA KARTINI

Kartini (21 April 1879), seorang perempuan asli Indonesia yang merupakan ikon perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam menuntut hak-hak mereka terutama dalam pendidikan dan perlakuan yang baik.

“Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak perempuan, bukan sekali-kali, karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya; menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama.”

Perjuangan Kartini untuk memperjuangkan hak-hak wanita pribumi saat itu sesungguhnya, merupakan upaya agar wanita pribumi juga memperoleh pendidikan, jaminan kesehatan, dan pengembangan usaha mandiri melalui koperasi rakyat kecil. Kartini menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi seorang wanita, wanita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Pendidikan dan pengajaran yang dimiliki wanita merupakan bekal agar mereka mampu menjalankan semua kewajibannya lebih baik lagi. Perjuangan kartini disini tidaklah keinginan untuk menuntut persamaan gender antara pria dan wanita, bukan pula menjadikan pria sebagai saingan bagi wanita, tetapi lebih menitik beratkan bagaimana bisa mempersiapkan seorang wanita tangguh sebagai patner kerja seorang pria dalam rumah tangganya.

Tokoh Perjuangan penyamaan hak kaum wanita di Indonesia ternyata bukan hanya oleh Kartini saja. Jauh sebelum dinobatkannya kartini sebagai tokoh pergerakan emansipasi wanita, banyak pula wanita-wanita Indonesia lainnya yang juga berjasa dalam perjuangan pendidikan kepada kaum wanita.

Sultanah Safiatudin dikenal sebagai sosok yang sangat pintar dan aktif mengembangkan ilmu pengatetahuan. Selain bahasa Aceh dan Melayu, dia menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol dan Urdu. Di masa pemerintahannya, ilmu dan kesusastraan berkembang pesat. Ketika itulah lahir karya-karya besar dari Nuruddin ar-Raniry, Hamzah Fansuri, dan Abdur Rauf. Ia juga berhasil menampik usaha-usaha Belanda untuk menempatkan diri di daerah Aceh. VOC pun tidak berhasil memperoleh monopoli atas perdagangan timah dan komoditi lainnya. Sultanah memerintah Aceh cukup lama, yaitu 1644-1675. Ia dikenal sangat memajukan pendidikan, baik untuk pria maupun untuk wanita.

Siti Aisyah We Tenriolle. Wanita ini bukan hanya dikenal ahli dalam pemerintahan, tetapi juga mahir dalam kesusastraan. B.F. Matthes, orang Belanda yang ahli sejarah Sulawesi Selatan, mengaku mendapat manfaat besar dari sebuah epos La-Galigo, yang mencakup lebih dari 7.000 halaman folio. Ikhtisar epos besar itu dibuat sendiri oleh We Tenriolle. Pada tahun 1908, wanita ini mendirikan sekolah pertama di Tanette, tempat pendidikan modern pertama yang dibuka baik untuk anak-anak pria maupun untuk wanita.

Dewi Sartika (1884-1947) bukan hanya berwacana tentang pendidikan kaum wanita. Ia bahkan berhasil mendirikan sekolah yang belakangan dinamakan Sakola Kautamaan Istri (1910) yang berdiri di berbagai tempat di Bandung dan luar Bandung.

Rohana Kudus (1884-1972) melakukan hal yang sama di kampung halamannya. Selain mendirikan Sekolah Kerajinan Amal Setia (1911) dan Rohana School (1916), Rohana Kudus bahkan menjadi jurnalis sejak di Koto Gadang sampai saat ia mengungsi ke Medan. Ia tercatat sebagai jurnalis wanita pertama di negeri ini. Rohana menyebarkan idenya secara langsung melalui koran-koran yang ia terbitkan sendiri sejak dari Sunting Melayu (Koto Gadang, 1912), Wanita Bergerak (Padang), Radio (padang), hingga Cahaya Sumatera (Medan), dan masih banyak lagi yang jika saya uraikan satu-satu tak cukup hanya dalam satu malam.

Begitu gigihnya mereka memperjuangkan hak-hak kaum wanita pada saat itu, dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban wanita. Hak pendidikan yang harus di miliki wanita merupakan modal untuk mendirikan madrasah untuk anak-anak mereka. Modal keterampilan yang harus dimilki wanita, sebagai sarana agar wanita juga bisa mandiri untuk membantu penuhan perekonomian keluarga.

Andai saja kita masih menganut 3 UR untuk wanita (kasur, sumur dan dapur) sehingga pendidikan dinomer sekiankan bagi wanita, apa jadinya sebuah keluarga saat seorang suami yang menjadi tulang punggung meninggal dunia? macetlah perekonomian keluarga.
Andai saja mereka semua, tokoh yang memperjuangkan persamaan hak wanita melihat realita saat ini. Perjuangan mereka yang kini di salah artikan oleh kaum yang diklaim oleh para pengusung ide feminis, tentu akan sedih pastinya.

“Perputaran zaman tidak akan pernah membuat wanita menyamai laki-laki. Wanita tetaplah wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah wanita harus mendapat pendidikan dan perlakukan yang lebih baik. Wanita harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan,” begitu kata Rohana Kudus.

by: Nurdiansari, Kammi kaltim

Silaturrahim dengan humas pemkot samarinda

suasana diskusi dengan Kepala bagian humas pemkot samarinda HM. Faisal di kantor Pemkot 9 april yang lalu. dalam diskusi tersebut, bpk faisal mengingatkan kepada pengurus humas kammi kaltim agar tidak melupakan kegiatan akademik di kampus. " bapak bangga kalian menjadi aktivis. tapi tetap harus ingat tugas utama yaitu kuliah"..

PERNYATAAN SIKAP KAMMI PUSAT : Polisi Brutal dan Anarkis, Nodai Demokrasi !

Mengecam keras kebrutalan pihak kepolisian dalam menangani Demonstran!
Kapolri harus bertanggungjawab terhadap kekerasan pihak kepolisian!

Dengan ini Pimpinan KAMMI Pusat ingin menyampaikan ungkapan kekecewaan terhadap
aparat kepolisian yang sangat brutal dan tidak bertanggung jawab terhadap massa
aksi KAMMI. Berikut kami sampaikan kronologinya:

Massa KAMMI ada di depan gerbang DPR RI, Jalan Gatot Subroto Jakarta, sejak
pukul 10.00 WIB, melakukan aksi dengan damai. Orasi dan yel-yel, disela dengan
shalat dan istirahat. Pukul 16.45, massa KAMMI tetap tenang, duduk berjongkok
ada di tengah massa dari elemen lain. Posisi massa masih di depan gerbang, di
belakang kawat berduri. Tiba-tiba dari arah depan pintu gerbang sisi kiri,
barisan polisi merangsek maju menyerang massa. Ada lemparan batu dari arah
polisi, diserta tembakan peluru karet.

Massa aksi selain KAMMI berhamburan lari ke arah barat pintu gerbang. Massa
KAMMI dikomando untuk tetap ada di tempat—karena KAMMI merasa tidak melakukan
provokasi. "KAMMI tetap di tempat dan tidak akan melawan." Tapi, karena tetap di
tempat, massa KAMMI yang santun, mendapat provokasi. Polisi makin brutal dan
anarkis, mereka memukuli demonstran KAMMI. Bukan hanya memukuli, polisi juga
menembakkan peluru karet untuk menghalau massa.

Akibat tindakan brutal polisi itu, empat massa dari KAMMI mendapat luka berdarah
yang parah. Mereka adalah Hilman dari KAMMI Sumedang, Mukhtar dari KAMMI UNJ,
Ari dari sumedang dan Mulki dari KAMMI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mereka
berdarah di bagian hidung dan kepala. Termasuk satu orang terkena peluru karet,
yaitu Agung Andri, Ketua Pengurus KAMMI Pusat bidang Media dan Kajian Strategis.
Akibat peluru karet, mata kanannya tidak bisa melihat dan kacamata pecah.

Massa kammi berangsur mundur ke arah masjid TVRI. Saat ini massa berkumpul di
sana menunaikan sholat. Beberapa yang terluka diantar ke rumah sakit. Saat ini
korban anarkisme oknum kepolisian tersebut sedang dirawat di RS Aini Kuningan,
Jakarta.

Maka dari itu, kami dari Pengurus Pusat KAMMI menyatakan sikap:

1.Mengecam keras tindakan brutal dengan menggunakan kekerasan yang ditunjukkan
oleh aparat kepolisian dalam mengawal demonstran.

2.Menuntut seluruh aparat kepolisian untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam
mengayomi dan melindungi hak-hak rakyat di seluruh Indonesia.

3.Mendesak Kapolri dan jajaran pejabat kepolisian lainnya untuk bertanggung
jawab terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang ditunjukkan oleh aparatnya
kepada Mahasiswa.

4.Kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa untuk bersatu, demi menegakkan
kebenaran dan keadilan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.


Jakarta, 03 Maret 2010
ttd,


Rijalul Imam, S.Hum, M.Si.
Ketua Umum KAMMI Pusat

Alamat Sekretariat KAMMI PUSAT:
Jl. Gugus Depan No. 2 Rt. 03 Rw. 02 Palmerian Kec. Matraman, Jakarta Timur Kode
Pos: 13140
website: www.kammi.or.id

Contact Person: Edo Segara (081392078303), Amin Sudarsono (081328193554)