KAMMI KALTIM DAN ALIANSI GEMPUR KEMBALI TOLAK FREEWAY

SAMARINDA, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Timur (Kaltim), bersama sejumlah elemen gerakan mahasiswa lainnya (Kammi Kukar, BEM UNMUL,BEM FKIP,BEM FEKON) yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Kaltim(GEMPUR) kemarin senin (11/1) menggelar aksi di depan kantor DPRD Kaltim. Saat aksi, Anggota DPRD sedang melangsungkan rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishaq (AFI)beserta pejabat Pemprov lainya .

Aksi yang dimulai pukul 08.00 ini merupakan aksi menyambut Hut Provinsi Kaltim ke 53 yang digelar di kantor DPRD Kaltim. Mereka (Gempur) menyerukan agar proyek pembangunan jalan bebas hambatan (freeway) dihentikan. Karena pembangunan freeway sendiri menyedot habis anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat kaltim. Hal ini dijelaskan agung saat berorasi didepan kantor DPRD Kaltim. “seperti yang diketahui, sudah empat triliun dana yang di ketuk di DPRD yang diambil dari APBD untuk pembangunan jalan freeway. Mereka sama sekali tidak memperhatikan aspirasi rakyat. Karena itu kami kembali mengingatkan mereka agar bisa menggunakan dana tersebut untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk proyek yang berorientasi bisnis”. Mahasiswa Fkip Unmul ini menambahkan bahwa saat ini kaltim belum membutuhkan jalan tol. Tapi perbaikan dan perluasan akses kepelosok desa yang lebih diinginkan masyarakat kaltim.

Ditempat terpisah, Ketua Umum Kammi Kaltim Johandri menjelaskan, “ freeway atau Tol belum diperlukan dikaltim. Apalagi sekarang masih banyak jalan lintas daerah yang rusak parah. Misal jalan ke kutai timur dan kekutai barat”. Belum lagi daerah pedalaman yang belum sama sekali bisa dilewati melalui kendaraan darat. Sebagai salah satu contoh tarakan atau berau. Masyarakat harus menyewa speedboat untuk sampai ketujuan dengan ongkos yang mahal,” tambahnya.


Pemukulan oleh Polisi

Dalam aksi tersebut, sempat terjadi bentrokan antara mahasiswa dan polisi. Hal ini dikarenakan sikap polisi yang terlalu represif. “kami hanya ingin menyampaikan orasi, tapi polisi menghalang-halangi kami. Mereka menganggap waktu yang diberikan sudah habis padahal kami masih orasi” kata agung saat dikonfirmasi terkait bentrokan tersebut. “Padahal sebelumnya kita sudah sepakat dengan polisi” tambahnya.
Hal ini juga disesalkan ketua umum kammi kaltim Johandri. Ia menganggap tindakan polisi terlalu represif dan terkesan berlebihan. “Kami Cuma minta waktu beberapa menit agar apa yang kami suarakan bisa disampaikan. tapi polisi sudah mengusir kami dengan cara yang kurang baik. Mereka (polisi) sempat memukul dua rekan kami, bahkan genset (generator) yang kami gunakan juga rusak akibat dipukul. Bukannya mengayomi dan menjadi partner kami, malah terkesan menjadi musuh kami”, jelas johandri dengan nada kecewa. (Syamsumarlin)